Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang cukup aktif terlibat di kawasan Indo-Pasifik sejak zaman SBY. Sebagai middle power, Indonesia di era Jokowi memiliki ambisi strategis menjadi "Poros Maritim Dunia" dan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan untuk menghindari terjadinya konflik ditengah rivalitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Dengan fakta tersebut, penulis mengajukan pertanyaan terkait bagaimana peran dan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran dari turunan konsep neoliberalisme yaitu kerjasama dan juga keuntungan absolut. Penulis berpendapat bahwa sebagai middle power, Indonesia mampu berperan sebagai power dan juga active player di kawasan Indo-Pasifik yang mampu mencapai kepentingan strategisnya untuk menjadi "Poros Maritim Dunia". Namun, disamping itu tetap mewujudkan kerangka kerjasama dengan kawasan, terutama melalui organisasi internasional seperti ASEAN melalui "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific". Pada bagian pertama, penulis akan menjelaskan tentang strategi Indonesia sebagai middle power untuk mewujudkan kepentingannya di Indo-Pasifik sebagai "Poros Maritim Dunia". Penulis akan memaparkan strategi-strategi yang diaplikasikan Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Kemudian, bagian kedua akan memuat peran indonesia sebagai active player dalam menginisiasi kerjasama antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bagian terakhir akan membahas tentang keterlibatan Indonesia dalam ASEAN sehingga mendorong terbentuknya "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific". Kata kunci Poros Maritim Dunia, Kawasan Indo-Pasifik, Middle Power, neoliberalisme, ASEAN Outlook in Indo-Pacific. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Antara Middle Poweratau Active Player?Dea Viona Ivanka, Salsabila Mutiara Cantika Putri, Atilla Dani PutraDepartemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas AirlanggaAbstrakIndonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang cukup aktif terlibat di kawasanIndo-Pasifik sejak zaman SBY. Sebagai middle power, Indonesia di era Jokowi memilikiambisi strategis menjadi “Poros Maritim Dunia” dan memiliki keinginan untuk menjalinkerjasama dengan negara-negara di kawasan untuk menghindari terjadinya konflik ditengahrivalitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Dengan fakta tersebut, penulis mengajukanpertanyaan terkait bagaimana peran dan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalammenjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran dari turunankonsep neoliberalisme yaitu kerjasama dan juga keuntungan absolut. Penulis berpendapatbahwa sebagai middle power, Indonesia mampu berperan sebagai power dan juga activeplayer di kawasan Indo-Pasifik yang mampu mencapai kepentingan strategisnya untukmenjadi “Poros Maritim Dunia”. Namun, disamping itu tetap mewujudkan kerangkakerjasama dengan kawasan, terutama melalui organisasi internasional seperti ASEAN melalui“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”. Pada bagian pertama, penulis akan menjelaskantentang strategi Indonesia sebagai middle power untuk mewujudkan kepentingannya di Indo-Pasifik sebagai “Poros Maritim Dunia”. Penulis akan memaparkan strategi-strategi yangdiaplikasikan Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Kemudian, bagian kedua akan memuatperan indonesia sebagai active player dalam menginisiasi kerjasama antara negara-negara dikawasan Indo-Pasifik. Bagian terakhir akan membahas tentang keterlibatan Indonesia dalamASEAN sehingga mendorong terbentuknya “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”.Kata kunci Poros Maritim Dunia, Kawasan Indo-Pasifik, Middle Power, neoliberalisme,ASEAN Outlook in Indo-Pacific. PendahuluanIndonesia yang merupakan sebuah negara berbentuk kepulauan, memiliki wilayahperairan yang lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya sehingga memilikijulukan sebagai negara maritim. Julukan tersebut dikemas oleh pemerintahan Indonesiasebagai kekuatan. Indonesia memiliki keinginan untuk menjadi sebuah Poros Maritim tersebut juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah highlight dan meningkatkanidentitas Indonesia sebagai negara maritim. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagaiPoros Maritim Dunia juga sangatlah baik dengan adanya dorongan dari faktor – faktor yangada. Dasar – dasar keinginan kuat untuk menjadi Poros Maritim Dunia bukan semata – matahanya sebuah status di mata dunia. Namun, status tersebut juga dapat mensejahterakanmasyarakatnya melalui berbagai bidang. Hadirnya Indonesia sebagai poros maritim duniadapat dilihat melalui kemajuan di dalam transportasi laut, infrastruktur penunjang transportasilaut, dan pemerataan ekonomi Indonesia melalui aspek – aspek kelautan. Keuntungan yangbegitu besar tentunya juga harus didasari oleh kegigihan pemerintah di dalammerealisasikannya. Pembentukan atau perencanaan adanya Indonesia sebagai poros maritim dunia sudahdimulai sejak zaman Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu bukti nyata didalam pengimplementasian tersebut adalah masuknya Indonesia ke dalam kawasan Indo-Pasifik. Namun, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono output Indonesia sebagaiporos maritim dunia masih tidak terasa bagi internal Indonesia itu sendiri. Hal tersebutdikarenakan kebijakan luar negeri yang lebih condong untuk membangun kerjasama dengannegara – negara lain Mubah, 2019. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia tersebutmemiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada negara – negara lain. Kedekatan tersebutdapat meningkatkan peran Indonesia di dalam memperkuat hubungan antara Samudra Hindiadan Samudra Pasifik bagi kawasan Indo-Pasifik Mubah, 2019. Usaha – usaha yangdilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada saat itu, Marty Natalegawa,dapat dikatakan mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang banyak diketahuisecara umum adalah pengakuan China atas wilayah Laut Cina Selatan. Menurut Mubah2019, pengakuan China tersebut menjadi sebuah tantangan Indonesia di dalam dengan kebijakan luar negeri yang telah dicanangkan pada zaman PresidenSusilo Bambang Yudhoyono, pada zaman Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo,memiliki fokus kebijakan luar negeri yang lebih menguntungkan bagi internal IndonesiaMubah, 2019. Pada zaman Presiden Joko Widodo, lebih berani di dalam mengambil tindakan demi keberlangsungan niat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Strategiyang digunakan di dalam pengimplementasiannya adalah melalui pemanfaatan hal – hal yangdimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Salah satu pemanfaatannya adalah melalui Association ofSoutheast Asian Nations ASEAN, yang dimana Indonesia mengajukan keinginan –keinginannya melalui ASEAN Mubah, 2019. Salah satu contoh dari keinginan Indonesiayang diajukan pada ASEAN adalah penyelesaian konflik dengan damai Mubah, 2019.Permintaan tersebut berdampak pada persoalan Indonesia akan konflik Laut Cina di dalam mewujudkan Indian Ocean Rim Association IORA juga menjadisalah satu langkah bagi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mengetahui lebih lanjutterkait strategi Indonesia di dalam menjadi poros maritim dunia, dapat dilihat melalui bab –bab yang ada Pemikiran Kerjasama dan Keuntungan AbsolutUntuk mencari tahu strategi Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia,penulis dalam tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran cooperation dan absolute merupakan turunan konsep dari teori neoliberalisme yang menjadikan kerja samaantar negara dan organisasi internasional dalam sistem internasional yang anarki untukmemaksimalkan kepentingannya sebagai fokus utama. Keohane 1984 dalam Whyte 2012menyatakan bahwa cooperation bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan sehingga dapatmenyebabkan ketegangan, tetapi melalui cooperation suatu negara berpotensi mendapatmanfaat. Cooperation hanya dapat terjadi dalam situasi yang mengandung campurankepentingan yang saling bertentangan dan saling melengkapi Dugis, 2018. Dalam situasitersebut, para aktor akan menyesuaikan perilaku mereka agar memberikan hasil kooperasiyang baik. Dengan melakukan kooperasi, negara dapat mengurangi biaya transaksi, yaitubiaya dan risiko yang terkait dengan pencapaian dan pelaksanaan kesepakatan, yang padagilirannya dapat mendorong dan memfasilitasi kerja sama. Dalam masa sekarang dapat dilihatbahwa negara selalu berbagi kepentingan bersama, misalnya dalam mengendalikanpenyebaran virus Covid-19, senjata nuklir, proteksionisme perdagangan, dan kerusakanlingkungan. Dengan sistem internasional yang anarki atau tidak ada otoritas yang lebih tinggi darinegara, kooperasi akan tetap bisa dilakukan. Namun, kenyataannya negara mungkin gagaldalam kooperasi karena adanya ketakutan bahwa sistem internasional yang anarkimemungkinkan pihak lain untuk berbuat curang dan mengambil keuntungan dari kooperasiyang dilakukan. Oleh karena itu, kepercayaan disini diperlukan untuk menghasilkan kooperasi skala besar yang maksimal. Kepercayaan akan menghasilkan tatanan sosial yang damai danmenurunkan kemungkinan adanya biaya pemantauan dan sanksi yang mungkin diperlukanketika suatu pihak tidak dapat dipercaya Cook dkk, 2005. Namun, dengan perubahan jangkapanjang koordinasi dan regulasi menjadi jauh lebih penting. Kepercayaan tidak lagi menjadipilar utama dalam kooperasi. Untuk mengurangi hambatan yang mungkin muncul, institusimelalui berbagai kebijakan didalamnya memainkan peran fundamental. Institusi berperansebagai mediator dan sarana kooperasi antar aktor dalam sistem Lamy, 2014. Ini dapatdilihat dari mekanisme koordinasi yang ada sehingga setiap negara yang ada di dalamnyadapat mencapai keuntungan melalui kooperasi. Dengan badan, kebijakan, dan norma yang dimilikinya, institusi dapat mencegahterjadinya kecurangan karena terdapat konsekuensi di dalamnya. Menjadi suatu hambatanketika terdapat suatu aktor yang mementingkan diri sendiri ketika aktor lain berbagikepentingan bersama. Pada dasarnya, negara memang lebih bersifat individualistis dan danberfokus pada kepentingan dan keuntungan individu. Namun, ketakutan terhadapindividualistis ini juga tidak menghambat kooperasi ketika adanya motivasi untuk bekerjasama mencapai keuntungan absolut. Keuntungan tersebut merupakan hitungan efek total yangterdiri dari power, keamanan, ekonomi, dan budaya dari suatu tindakan. Dari kooperasi,semua negara dapat memperoleh keuntungan absolut secara bersama-sama berdasarkankeunggulan komparatif Sterling-Folker dalam Dunne dkk, 2013. Pembuat kebijakan jugaakan mempertimbangkan keuntungan absolut yang akan diperoleh dari kesepakatan termasukpotensi keuntungan jangka panjang. Adanya saling ketergantungan akan membuat tidak adapihak yang dapat mengeksploitasi hubungan dan mengambil keuntungan dari pihak mampu mengenali kepentingan mereka untuk membatasi kecurangan danmempercayai tindakan pihak lain di masa depan Sterling-Folker dalam Dunne dkk, 2013. Argumentasi Berangkat dari rumusan masalah bagaimana peran dan posisi Indonesia di kawasanIndo-Pasifik, penulis berargumentasi bahwa Indonesia mampu berperan sebagai middlepower dan active player di kawasan yang mampu mencapai kepentingan strategisnya untukdapat menjadi Poros Maritim Dunia. Penulis juga menggunakan turunan teori atau konsepdari neoliberalisme yang berkaitan dengan kooperasi dan juga keuntungan absolut. Sebagaimiddle power, daripada bermain agresif seperti negara-negara lainnya di kawasan, Indonesiamemilih untuk bermain ke pendekatan yang positif dan berusaha menciptakan perdamaian,dan kestabilan di Indo-Pasifik. Hal ini juga selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Indonesia tidak ingin memilih salah satu dari dua rivalitas kekuatan besaryaitu AS dan China. Indonesia lebih memilih sebagai middle power yang mempertahankanposisinya di tengah dua kekuatan besar tersebut, tidak menjadi objek dari rivalitas tersebut,tetapi jadi subjek yang menentukan kepentingan kita sendiri. Dengan demikian, Indonesia diera Jokowi dengan kebijakan Poros Maritim Dunia ini menggambarkan bagaimana Indonesiasebagai negara kepulauan dan negara maritim dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh sebagai middle power, Indonesia juga menjadi active player dikawasan yanghal ini terlihat pada bagaimana Indonesia menginisiasi dan ikut serta dalam berbagai kerangkakerjasama yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Dengan peranan yang aktif tersebut Indonesiadiharapkan mampu menentukan tatanan regional di Indo-Pasifik dan menekankan pentingnyaperdamaian di tengah rivalitas dan munculnya rasa tidak aman bagi negara-negara yang diinisiasi oleh Indonesia tidak hanya kerjasama bilateral dengan beberapanegara saja. Indonesia juga turut aktif dalam kerjasama regional, utamanya melalui ASEAN,Indonesia juga turut ingin menunjukkan sentralitas ASEAN dan mempromosikan ASEANOutlook on Indo-Pacific AOIP yang hal ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia diASEAN dan sebagai middle power. Sehingga dari kerjasama yang ada juga dapatmenguntungkan bagi Indonesia serta negara-negara lain di kawasan dan ini dapatmeminimalisir terjadinya konflik. Indonesia saat ini belum menjadi pemain utama dalamkawasan, tetapi melalui peranannya yang aktif Indonesia juga turut membawa kestabilan yangada di kawasan, memberikan keuntungan ekonomi, dan dalam beberapa tahun kedepanIndonesia dapat menjadi pemain utama melalui strategi Poros Maritim Kebijakan Indonesia sebagai Middle Power dalam Mewujudkan “PorosMaritim Global” Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif bermain di kawasan Indo-Pasifik danposisinya di kawasan termasuk dalam middle power. Menurut Jordaan 2003, middle poweradalah negara yang tidak besar namun juga tidak kecil dalam hal kekuatan, kapasitas, danpengaruh internasional, dan menunjukkan kecenderungan untuk mempromosikan kohesi danstabilitas dalam sistem dunia. Middle power menurut Kantian memandang dunia anarkisdengan cara yang positif, menekankan politik rendah tetapi tidak mengecualikan politiktinggi, dan karena itu negara terlibat aktif dalam aktivitas internasional seperti pembangunan,kerjasama, dan mediasi. Anwar 2020 memandang middle power yang dimiliki Indonesialebih mengarah pada model Kantian yang memprioritaskan pendekatan positif dan kolaboratif terhadap lingkungannya. Indonesia sebagai middle power berusaha mempertahankanposisinya di tengah dua kekuatan besar di Indo-Pasifik antara AS dan China dan terlibat aktifdalam kawasan. Hal ini terlihat pada gagasan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan olehPresiden Jokowi pada tahun 2014 yang menjadi inisiatif regional milik Indonesia selain “BeltRoad Initiative” BRI China dan “Free and Open Indo-Pacific” Jepang dan memiliki keinginan dan berkomitmen untuk menjadi Poros Maritim Duniayang hal ini menjadi fokus dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia merupakannegara maritim yang memiliki sekitar 70% wilayah perairan. Lautan dan transportasi lautmerupakan salah satu aspek yang penting bagi perekonomian Indonesia dan harusdikembangkan dengan baik untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perspektifmaritim merupakan salah satu hal yang penting dalam membentuk arsitektur regional,termasuk di kawasan Indo-Pasifik. Poros Maritim Dunia juga dipahami sebagai respon ataskebangkitan China melalui pembukaan wilayah maritim Indonesia untuk meningkatkankerjasama dengan negara tetangga di Asia Tenggara Yakti & Susanto, 2017 dalam Mubah,2019. Hal ini juga menjadi bagian dari visi Jokowi untuk mengembalikan jati diri Indonesiasebagai negara kepulauan dan kekuatan maritim yang memang sejak zaman KerajaanSriwijaya dan Majapahit terkenal sebagai kekuatan maritim. Sebagai kekuatan maritim,melalui Poros Maritim Dunia Indonesia dapat berkontribusi dalam membentuk tatanankawasan Indo-Pasifik di tengah rivalitas dua kekuatan besar beserta pemain-pemain lain dikawasan Mubah, 2019Sebagai middle power dan melalui strategi Poros Maritim Dunia, Indonesia akanberperan untuk membuka peluang kerjasama sembari mengejar kepentingan Maritim Dunia akan menjadi kebijakan luar negeri yang difokuskan untuk membangunIndonesia sebagai negara maritim yang kuat dan dapat membawa Indonesia menjadi kekuatanutama di kawasan Indo-Pasifik. Dalam mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowimengusulkan lima pilar utama yang juga menjadi visi Poros Maritim Dunia Anwar, 2020.Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, pengelolaan sumberdaya laut. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membanguntol laut, logistik, pelabuhan, industri kapal, dan pariwisata maritim. Keempat membangunkekuatan pertahanan maritim. Kelima, diplomasi maritim. Kelima pilar tersebutmenggambarkan bagaimana Indonesia memperkuat kebijakan maritimnya, Indonesia jugamenekankan pentingnya diplomasi maritim sebagai wadah kerjasama yang lebih baik antaraIndonesia dengan negara-negara lainnya yang ada di kawasan Assegaf, 2014 dalam Mubah,2019. Dengan demikian, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisinya sebagai middle power dengan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kebijakan Poros Maritim Dunia danmenjadi kekuatan utama di indonesia sebagai Active Player dalam Menginisiasi Kerjasama antara Negara-Negara di Kawasan Indo-Pasifik Sejak awal kemerdekaan pada 1945, Indonesia telah banyak terlibat dalam proseskerja sama internasional. Dengan prinsip bebas-aktif’, Indonesia berdiri di sisteminternasional sebagai negara yang bebas untuk menentukan arah dirinya tanpa adanya campurtangan negara lain serta aktif dalam dinamika internasional. Prinsip ini terus dipegang olehIndonesia hingga saat ini terlibat dalam kawasan Indo-Pasifik sebagai active player. Activeatau aktif dapat diartikan sebagai giat atau juga mampu beraksi dan bereaksi KBBI Web, player adalah entitas yang melakukan sesuatu. Dengan begitu, maka Indonesia diIndo-Pasifik adalah sebagai entitas negara yang melakukan aksi dan reaksi kepada aktorlainnya. Sejak kemunculan istilah Indo-pasifik, Indonesia sudah terus menunjukkankeaktifannya dalam banyak hal. Dapat diketahui bahwa sejak awal, Indo-Pasifik sendiri telahmenjadi kawasan yang dibangun dengan perdebatan mengenai apa yang termasuk didalamnya dan menjadi panggung baru bagi persaingan kekuatan-kekuatan besar. Berbagainegara yang berada di sekitar kawasan berusaha menetapkan klaim eksklusif padanya,Namun, Indo-Pasifik bukan hanya sekadar arena negara-bangsa melainkan juga memunculkanupaya-upaya pengembangan narasi 'regionalisme maritim' bersama Doyle dan Rumley,2019. Langkah Indonesia di Indo-Pasifik secara implisit ditunjukkan dengan keaktifan dalamketerlibatan yang lebih besar dalam berbagai kerangka kerja sama. Pada 2009, Indonesiasudah mulai aktif melalui kerja sama subregional, salah satunya Coral Triangle InitiativeCTI bersama Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. CTIdibangun untuk masalah penangan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangansekaligus menjadi saluran untuk kepemimpinan Indonesia White dan Halim, 2014 dalamScott, 2019. Selain itu, Indonesia telah secara aktif menggunakan East Asia Summit EASsebagai ruang untuk mengajukan formulasi Indo-Pasifiknya sendiri. Konsep Indo-PacificTreaty of Friendship and Cooperation IPTFC juga diajukan Indonesia karena adanyakepentingan masa depan di Indo-Pasifik sehingga perlunya transformasi kawasan. Indonesiamelihat bahwa melalui IPTFC, negara-negara dapat memiliki perjanjian persahabatan dankerja sama Indo-Pasifik yang luas. Melalui konsep tersebut, negara-negara di kawasandiharapkan berkomitmen untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan mempromosikan konsep keamanan bersama Scott, 2019. Namun, konsepIPTFC tidak mendapatkan tanggapan dari negara-negara di kawasan sehingga tidak dapatdigunakan. Indonesia juga telah aktif membentuk hubungan bilateral dengan berbagai negaramengenai Indo-Pasifik. Pada 2015, Indonesia menyepakati dengan Australia bahwa merekamenjadi mitra strategis komitmen bersama untuk pembangunan yang stabil dan Indo-Pasifik Scott, 2019. Di tahun yang sama, Indonesia juga bermitra denganIndia melalui Indian Ocean Regional Association IORA, mekanisme yang dipimpinASEAN, dan kerja sama maritim bilateral. Pada 2018, Indonesia juga mengembangkan Indo-Pacific Cooperation Concept IPCC yang merupakan konsep kerja sama Indo-Pasifik negaradi Asia Tenggara. Prinsip-prinsip kerja sama ini adalah terbuka, transparan dan inklusif,mempromosikan kebiasaan dialog, mempromosikan kerjasama dan persahabatan, sertamenjunjung tinggi hukum internasional. Konsep ini dikembangkan sebagai bagian atasperhatian ASEAN untuk merespons isu-isu regional yang ada, sehingga dapat menjagasentralitas ASEAN Scott, 2019. Secara keseluruhan, Indonesia telah melakukan banyak carauntuk bisa aktif dalam mendorong adanya kerja sama di antara negara-negara di Indo-Pasifikseperti dengan mengajukan konsep dan membentuk kerja sama bilateral dan multilateral. Peran Indonesia dalam Mendorong Terbentuknya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific -500 kata ASEAN Outlook on the Indo-Pacific adalah sebuah kesepakatan yang diajukan olehIndonesia Kemlu, 2019. Lahirnya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP tersebutpada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-34. PelaksanaanKTT ASEAN tersebut berada di Bangkok, Thailand dan berjalan pada 20 – 23 Juni 2019Kemlu, 2019. Pada saat itu, KTT ASEAN memiliki tema “Partnership for Sustainability”.Indonesia memiliki peran yang sangat kuat di dalam kehadiran tersebut. ASEAN secara resmitelah mengantongi pandangan – pandangan Indonesia terhadap kawasan Indo-Pasifik Anwar,2020. Setelah adanya sharing terhadap pandangan pada kawasan Indo-Pasifik, ASEAN inginlebih memperhatikan kawasan tersebut karena cakupannya yang begitu luas. ASEAN jugamemiliki pandangan terhadap kawasan Indo-Pasifik dikarenakan memiliki benefit di dalammenjembatani kerjasama regional Anwar, 2020. Kawasan Indo-Pasifik juga dapat menjadisebuah kawasan untuk mempromosikan pemikiran – pemikiran ASEAN melalui dialog ataupidato yang ASEAN lakukan. ASEAN juga merasa bahwa perspektif setiap negara memilikisifat yang berbeda di dalam memanfaatkan atau berkecimpung pada kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang baru jika ASEANterlambat di dalam berkecimpung pada kawasan Indonesia yang telah disetujui sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri ASEANterhadap kawasan Indo-Pasifik sangat berdampak pada pencapaian tujuan Indonesia sebagaiporos maritim dunia. Tercapainya kesepakatan AOIP tersebut juga memberikan sebuahgambaran bahwasannya ASEAN dapat membantu Indonesia mewujudkan keinginan sebagaiporos maritim dunia di dalam kawasan Indo-Pasifik. ASEAN Outlook on the Indo-Pacificjuga menjadi sebuah titik temu di dalam memahami perubahan atau dinamika geopolitik dangeostrategi pada kawasan Indo-Pasifik Kemlu, 2019. Hadirnya AOIP tersebut juga memilikidampak diluar kawasan Indo-Pasifik, maksud pernyataan tersebut adalah AOIP jugaberdampak pada internal ASEAN itu sendiri. ASEAN menganggap bahwa AOIP dapatmemperkuat hubungan kerjasama yang sedang berjalan maupun yang akan datang Kemlu,2019. Selain itu, konsep ini juga memiliki manfaat bagi pengembangan kerjasama yang nyatadengan anggota ASEAN itu sendiri maupun diluar anggota ASEAN untuk sebagai negara yang memprakarsai AOIP pada ASEAN tentunya memilikibeberapa kepentingannya tersendiri. Kepentingan atau tujuan dari Indonesia tersebut memilikifungsi bagi eksternal Indonesia maupun internal Indonesia. Pada sisi eksternal Indonesia,disebutkan dalam Anwar 2020 bahwa Indonesia memiliki kekhawatiran terhadap persainganyang bergejolak antara Amerika Serikat dengan China. Persaingan yang terjadi antaraAmerika Serikat dan China memang terbilang cukup berdampak bagi kawasan – kawasan disekitarnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan bahwasannya persaingan tersebut memilikipotensi untuk mengusik perdamaian dan stabilitas yang ada Anwar, 2020. Hal tersebutdibuktikan dengan adanya kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan oleh China. Kebijakantersebut tentunya mengusik ketenangan Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Chinatersebut seperti Belt and Road Initiative BRI Anwar, 2020. Presiden Joko Widodomengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik dapat dikatakan tidak stabil di dalam menghadapiperang dagang antara dua negara dengan kekuatan besar Kemlu, 2019.Disisi lain, manfaat dari adanya AOIP bagi internal Indonesia adalah dalam segipertahanan dan keamanan. Dikatakan bahwa AOIP memiliki fungsi untuk mengarahkanASEAN di dalam kerjasama pertahanan serta meningkatkan interaksi Kemhan, 2021.ASEAN Outlook on the Indo-Pacific juga berfungsi sebagai jembatan. Hal tersebutdimaksudkan kepada negara – negara untuk mempertimbangkan kepentingannya padakawasan Indo-Pasifik untuk menjaga stabilitas yang ada Kemhan, 2021. Adanya AOIP jugadiharapkan dapat membantu Indonesia di dalam menjaga pertahanan dan keamanannya melalui bantuan – bantuan anggota negara ASEAN. Bagi Indonesia, AOIP merupakan sebuahrespon akibat adanya geopolitik yang dijalankan oleh negara – negara dengan kekuatan tersebut mengharuskan Indonesia dan ASEAN untuk selalu mengawasi kawasan agarterjaga stabilitasnya. Hadirnya AOIP berdampak pada keberlangsungan Indonesia di ASEANuntuk selalu berkomunikasi, menjaga mutual trust, dan menciptakan win-win solutionKemhan, 2021. Dengan demikian, Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari pengusulanAOIP ini, yang mana Indonesia bisa mencapai kerjasama dengan beberapa negara danmendapatkan keuntngan absolut dari kerjasama Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa posisi dan peranIndonesia di kawasan Indo-Pasifik adalah sebagai middle power dan juga sebagai activeplayer. Kawasan Indo-Pasifik tidak hanya didominasi oleh negara-negara maju saja ataunegara dengan kekuatan besar seperti AS dan China. Indonesia sebagai negara kepulauan dannegara maritim juga dapat menunjukkan peran dan posisinya di Indo-Pasifik. Di tengahrivalitas antara AS dan China, Indonesia mampu membawa kestabilan pada dari konsep kerjasama dan keuntungan absolut, Indonesia mampu menginisiasikerjasama di kawasan Indo-Pasifik dan tetap dapat memberikan keuntungan bagi Indonesiadan negara-negara di sekitar kawasan. Indonesia di era Presiden Jokowi juga ingin berfokusuntuk menjadi Poros Maritim Dunia yang ini menjadi salah satu fokus dari kebijakan luarnegeri Indonesia saat ini yang kebijakan ini difokuskan untuk membangun Indonesia sebagainegara maritim yang kuat dan dapat menjadi kekuatan utama dikawasan untuk beberapa tahunkedepan. Melalui posisinya sebagai middle power, Indonesia diharapkan mampumemanfaatkan itu sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kebijakan Poros Maritim Dunia. Indonesia telah secara aktif melakukan berbagai usaha untuk mencapai kerjasama diantara negara-negara yang berada di Indo-Pasifik. beberapa rumusan telah diajukan sejak2013, tetapi belum sepenuhnya mendapat dukungan seperti yang terjadi pada konsep sejak 2018 Indonesia telah berperan lebih aktif baik melalui kerja sama bilateralmaupun regional melalui ASEAN. Dengan kerja sama bilateral, Indonesia dapat lebih aktifberbagi langkah-langkah strategis untuk mencapai kepentingannya di Indo-Pasifik. Keadaansistem internasional yang anarki membuat Indonesia harus memiliki langkah-langkahstrategis agar tidak kehilangan pengaruhnya di kawasan ini. Usaha lain dari Indonesia untukmencapai tujuannya sebagai poros maritim dunia adalah dengan memprakarsai ASEANOutlook on the Indo-Pacific pada KTT ASEAN ke–34. Indonesia memberikan sebuah pandangan terhadap pentingnya untuk aktif di dalam mengambil peran dan memperhatikankawasan Indo-Pasifik pada ASEAN. Pada akhirnya ASEAN juga turut menyadari pentingnyauntuk memperhatikan kawasan Indo-Pasifik dikarenakan adanya geopolitik antara dua negaradengan kekuatan yang besar. Adanya dorongan dari Indonesia terkait AOIP jugamemperlancar kepentingan Indonesia dari segi eksternal dan internalnya. Dengan demikian,Indonesia memiliki peran dan posisi yang sangat penting, sebagai middle power dan jugaactive player yang menginisasi beberapa kerjasama yang dapat memberikan keuntunganabsolut dan membawa pada perdamaian dan Dewi Fortuna. 2020. Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific, inInternational Affairs, 2020, 96 1 T dan Rumley, D, 2019. The Rise and Return of the Indo-Pacific. Oxford OxfordUniversity K, dkk, 2005. Cooperation without Trust. New York Russell Sage V, 2018. Neoliberalisme, dalam Teori Hubungan Internasional Perspektif-PerspektifKlasik. Surabaya Airlangga University PressJordaan, Eduard, 2003. “The Concept of a Middle Power in International RelationsDistinguish between Emerging and Traditional Middle Powers”, in South AfricanJournal of Political Studies, 30 1 165-181. KBBI Web, Aktif. [diakses pada 19 Desember 2022]Kemhan, 2021. Wamenhan AOIP Menjembatani Kepentingan Indo-Pasifik, [online].Tersedia di [diakses pada 21 Desember 2022]Kemlu, 2019. ASEAN Sepakati ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada KTT ke-34 ASEAN,[online]. Tersedia di [diakses pada 21 Desember 2022]. Keohane, R, O, 1984. After Hegemony Cooperation and Discord in the World PoliticalEconomy, in Whyte, A, 2012. Neorealism and Neoliberal Institutionalism Born ofthe Same Approach. E-International S, 2014. Contemporary Mainstream Approaches Neo Realism and Neo-Liberalism, inE-International A. Safril. 2019. Indonesia’s Double Hedging Strategy toward the United States–China Competition Shaping Regional Order in the Indo-Pacific?, in Issues & StudiesA Social Science Quarterly on China, Taiwan, and East Asian Affairs, 55 4 D, 2019. Indonesia Grapples with the Indo-Pacific Outreach Strategic Discourse, andDiplomacy, in Journal of Current Southeast Asian Affairs, 38 2.Sterling-Folker, J. Neoliberalism, dalam Dunne, T, dkk, 2013. International RelationsTheories Discipline and Diversity. Oxford Oxford University Press ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.
JSMtidak menguntungkan bangsa Indonesia karena Indonesia hanya menjadi penari di genderang yang ditabu pihak lain. Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia, Jokowi-JK Belum Punya Konsep Alternatif BeritaSatuTV | Investor.id | Jakartaglobe.id | e-Paper | Live Streaming
Oleh Afditya Iman Fahlevi* Industri perikanan termasuk potensi Ekonomi maritim bangsa Indonesia MNOL – Ide tentang poros maritim dunia dan kedaulatannya harus menjadi konsep besar yang mempelopori benteng ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kelautan sebagai strategi merupakan bagian dari strategi pertahanan suatu negara-bangsa; urusan soal perang, soal energi, ekonomi adalah hal yang mutlak dan harus diciptakan. Bisa jadi dikatakan, Negara yang gagal mengurusi kedaulatan lautnya, maka gagal pula pengelolaan negaranya. Atas dasar inilah, Indonesia tidak boleh durhaka terhadap sejarah lautnya. Dalam sejarah ekonomi politik laut Indonesia dan atas dasar keyakinan terhadap betapa pentingnya sektor kelautan sebagai sumber ekonomi, sehingga pada saat itu menjadi prioritas para Founding Fathers dalam membangun negeri ini. Bicara kelautan, tentu tidak hanya berkaca pada sejarah kejayaan laut Indonesia yang pernah ada, dalam sejarah perkembangan wilayah territorial dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, juga menjadi bukti bahwa kedaulatan atas laut adalah kunci utama Indonesia mampu menjadi Negara Digdaya di Asia’ bahkan dunia internasional. Kejayaan laut era Sriwijaya dan Majapahit menjadi buktinya. Laut merupakan kehidupan, tempat banyak orang bergantung. Sejak zaman pra sejarah, manusia yang mendiami kepuluan Nusantara sudah mampu berlayar hingga Barat Afrika. Secara geografis, Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara bahari. NKRI Mengulang Sejarah Kejayaan Nusantara Sriwijaya dan Majapahit menjadi merupakan contoh imperium kekuatan kerajaan Nusantara yang bisa menjadi besar karena menguasai laut. Dengan menguasai laut dan tentu dengan militer yang kuat, dua kerajaan tersebut berhasil mengontrol seluruh perniagaan di seluruh Asia Tenggara. Alhasil, menjelang kemerdekaan, para Founding Fathers punya rasa ingin mengembalikan masa-keemasan Sriwijaya dan Majapahit, salah satunya dengan kembali ke laut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah Air ke dalam wilayah negara Indonesia. Yamin dengan meninjau sejarah Nusantara secara gamblang mengatakan, bahwa pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal. Yang dimaksud konsep tunggal adalah, “..membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan yang sesungguhnya berlawanan dengan realitas. Tanah Air ialah mencakup daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang.” Yamin meyakini laut Indonesia kala itu mendapat hambatan dari dunia Internasional yang menyebut laut merupakan zona bebas. Perjuangan Indonesia dalam mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957 dalam sebuah deklarasi bersejarah yang mengikat seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya, untuk menguasai kembali lautan, pemerintah Soekarno memperkuat pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI baik dari jumlah prajurit hingga alat utama sistem persenjataannya. Namun, pengembalian laut sebagai sumber kehidupan gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke Soeharto yang lebih berorientasi ke darat. Sejak zaman awal kerajaan di Indonesia, pengelolaan aspek kelautan di Indonesia sudah sangat fundamental. Karena daerah Indonesia merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan lautan untuk mengakses daerah antar daerah. Armada laut yang dimiliki oleh Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak pun tak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai kerajaan maritim, mereka sangat berperan dalam perdagangan yang mencakup daerah Indonesia, bahkan mancanegara dan sangat disegani yang kemudian tertera dalam catatan para pedagang dan utusan baik dari China maupun dari Arab. Tak hanya itu, Presiden Sukarno juga pernah berkata. “…Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”, dalam peresmian Institut Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953. Hakikat Poros Maritim Dengan begitu, Akar poros maritim dunia yaitu membangun Indonesia sebagai pusatnya kemaritiman dunia adalah konsep geopolitik yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Hal ini harus membawa kesadaran kepada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa masa depan dunia berada di kawasan Pasifik. Sehingga konsep ini juga mengandung tujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Pasalnya, poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Dengan gagasan itulah, konsep ekonomi politik akan didukung oleh kondisi geopolitik saat ini, potensi-potensi yang berhubungan dengan laut sangatlah terbuka lebar. Sedikitnya ada sekitar 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan untuk kemajuan, kesejahteraan, kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dilansir dari artikel berjudul Ekonomi Indonesia ke Laut Aja’, karya Prof. Rokhmin Dahuri, kesebelas sektor ekonomi kelautan itu adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi ESDM, kehutanan coastal forestry, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, sumberdaya kelautan non-konvensional dan masih banyak lainnya. Potensi nilai ekonomi dari 11 sektor ekonomi kelautan tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Padahal total PDB Product Domestic Bruto Indonesia saat ini sebesar 1 triliun dolar AS, dan APBN kita triliun atau 180 miliar dolar AS. Artinya potensi nilai ekonomi kelautan hampir 10 kali lipat dari APBN dan 1,2 kali PDB saat ini. Sementara kesempatan kerja yang dapat diciptakan sekitar 40 juta orang. Karenanya, jika mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, efisien, adil, dan ramah lingkungan, maka masalah pengangguran dan kemiskinan otomatis akan terpecahkan. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut mariculture ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun Potensi ekonomi jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 16 milyar US$ per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa sekitar 16 milyar US$ untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia. Sementara itu di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya. Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75% dari barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar trilun dolar AS setiap tahunnya. Untuk menciptakan hal itu semua, maka perlu penguatan yang bersifat mutlak, yaitu penguatan menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia juga perlu dilakukan. Tentunya, pemerintah juga wajib dalam melaksanakan tugas lain pada sistem pertahanan nasional yang didukung sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, membangun Indonesia menuju poros maritim dunia yang kuat dan berdaulat dapat tercipta dan kita sebagai penerus generasi muda yang kokoh harus mampu menerapkan visi maritim di tahun 2045. Pada usia satu abad kemedekaan itu, Indonesia siap menjadi negara digdaya dunia dengan kekuatan ekonomi dan pertahanan yang kuat. *Penulis adalah pemerhati kelautan Indonesia
Sistempolitik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peraanan dalam system politik yang dalam hubunganya satu sama lain menunjukan proses yang langgeng dengan dimensi waktu (lampau,kini,dan mendatang).Suatu sistem politik harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tanangan terhadapnya karena pada era modern ini prestasi sistem politik diukur dari kemampuanya melakukan
Buzzerdan Permainan Politik Identitas Gaya Jokowi dahulu sebagai pemimpin Jakarta yang gemar blusukan menjadi daya tarik internasional.Ketika terpilih sebagai Presiden RI pada 2014 wajahnya muncul di sampul majalah Time dan headline-nya dengan jelas tertulis:"A New Hope"—harapan baru. Banyak orang di luar negeri mensejajarkan Jokowi dengan Barack Obama, presiden kulit hitam pertama di
Tapiide federasi ini tidak bertahan lama. Akhirnya RIS bubar karena negara-negara bagiannya memilih bergabung dengan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Ide federasi sempat muncul di era Reformasi 1998, saya ingat Amien Rais yang sempat mengajukan wacana tsb. Mengapa Indonesia "dipaksakan" menjadi negara kesatuan?
Potensidan problematika di atas menjadi refleksi bahwa Indonesia telah siap berdiri menjadi Poros Maritim Dunia. Pemerintahan Jokowi melalui Visi Misinya (2015:6) berusaha mengangkat kembali Doktrin Poros Maritim untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong-Royong.
Secarasingkat, dapat dikatakan bahwa pada saat ini gambaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa pelaut atau bangsa maritim, bukan gambaran yang umum. Namun demikian, sudah barang tentu pandangan tersebut tidak berlaku side by side atau saling menegasikan. Dari sisi geografis, laut menjadi kawasan dominan di wilayah Nusantara.
p3EpLy. 4sr0llh5tm.pages.dev/1544sr0llh5tm.pages.dev/974sr0llh5tm.pages.dev/1814sr0llh5tm.pages.dev/644sr0llh5tm.pages.dev/2354sr0llh5tm.pages.dev/3624sr0llh5tm.pages.dev/2234sr0llh5tm.pages.dev/1974sr0llh5tm.pages.dev/200
ide tentang indonesia sebagai poros maritim muncul karena memandang bahwa
